BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENJA SKPD DAN RKPD

Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Sejalan dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH

Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, UU No. 17 Tahun 2003 dan tentang Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Menurut UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya psl 68 dan 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dpt menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

Standar Pemeriksaan merupakan patokan bagi para pemeriksa dalam melakukan tugas pemeriksaannya. Seiring dengan perkembangan teori pemeriksaan, dinamika masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas, sert

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN PERMENDAGRI No. 16 TAHUN 2013

bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja perjalanan dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu melakukan perubahan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK PEDOMAN DAN TATA CARA AUDIT PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Tujuan adanya audit Pendapatan Asli Daerah adalah mengungkapkan ada atau tidaknya salah saji material dalam Pos Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.

SELENGKAPNYA
 
 

BIMTEK PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif, antara lain termasuk penyusunan neraca awal dan akhir pemerintah daerah.

SELENGKAPNYA